KOMUNITAS NUSANTARA (KONUS) adalah perhimpunan social masyarakat yang bergerak dalam upaya peningkatan sektor pendidikan di Indonesia.

Sifat : Nirlaba

Azas : Demokrasi dan HAM

Visi : Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Misi :

v Mendorong terbentuknya akses bagi masyarakat untuk menikmati sektor pendidikan secara murah, adil dan merata.

v Melakukan aktivitas pendidikan dan pelatihan khususnya life skill dan value education

v Melakukan advokasi isu-isu pendidikan

Kepengurusan

Koordinator : Adhitya Faisal Tobing

Administrasi dan Keuangan : Emma Novita

Advokasi dan Kampanye : Hendri Teja

Pendidikan Masyarakat : David Ricardo

Proses Pembentukan

Mulanya adalah kegelisahan beberapa mahasiswa Universitas Negeri Padang atas wajah bopeng sector pendidikan di Indonesia. Kegelisahan tersebut akhirnya diekspresikan dalam diskusi-diskusi kecil diantara para aktivis mahasiswa tersebut.

Pada akhirnya aktivitas diskusi mencapai titik nadir, dimana wacana-wacana yang berkembang tak mampu lagi menjadi jalan keluar atas kegelisahan yang menumpuk di benak masing-masing. Maka atas kesepakatan bersama, aktivitas forum diskusi tersebut pun diperluas dari sekedar wacana (teoritis) menuju aplikatif (praktis)

Pada tanggal 29 Agustus 2006 para aktivis mahasiswa tersebut kemudian melakukan pemboikotan atas Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKMB) di UNP sebagai starting point perlawanan atas kebijakan Dekanat Fakultas Ekonomi UNP yang meminta sumbangan Persatuan Orangtua Mahasiswa (POM). Kebijakan tersebut dinilai tidak aspiratif dan merupakan starting point atas scenario BHPT di UNP, selain karena factor adanya pemaksaan bagi mahasiswa baru untuk membayar sumbangan tersebut.

Tanggal 29 Agustus 2006 itu kemudian disepakati sebagai hari lahirnya Komunitas Nusantara.

Aktivitas

1. Advokasi POM FE UNP

Sehubungan dengan kewajiban UNP untuk mempersiapkan diri sebagai BHPT maka, setiap fakultas di UNP kemudian diberikan otonomi untuk mencari pemasukan tambahan. Dari hasil studi banding ke UGM, maka fakultas ekonomi UNP kemudian menggagas pendirian Persatuan Orangtua Mahasiswa.

Persoalan terjadi ketika POM kemudian mewajibakan mahasiswa baru (angkatan 2006) untuk membayar sumbangan POM sebesar Rp 250.000 untuk regular dan Rp 100.000 untuk non regular bila tidak maka diancam tidak mendapat tantangan penasehat akademis.

Kebijakan ini dinilai tidak aspiratif karena pemberlakuan kebijakan tersebut tidak meminta persetujuan dari orangtua mahasiswa secara keseluruhan dan dilakukan dengan unsur paksaan. Serta keberadaan organisasi POM pun masih belum jelas.

Maka saat pembukaan PKMB UNP, para aktivis Konus melakukan pemboikotan kegiatan. Unjukrasa itu kemudian berujung pada dialog antara Dekanat FE dengan mahasiswa dengan dimediatori oleh Rektor UNP. Dialog tersebut kemudian berujung pada pelaksanaan dialog-dialog lainnya hingga tercapainya sebuah kesepakatan : bahwa mahasiswa yang merasa keberatan dengan sumbangan POM dapat menarik kembali dananya dengan syarat melampirkan surat miskin.

Ironisnya, pendirian POM berikut sumbangannya kemudian mewabah di fakultas-fakultas lainnya. FIK, FT dan FMIPA kemudian melakukan pendirian POM.

2. Advokasi Anggaran Pendidikan Kota Padang
3. Pendirian Rumah Baca Nusantara

Guna meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa, sekaligus membantu para aktivis mahasiswa untuk mendapatkan referensi alternatif maka Konus pun berencana mendirikan sebuah pustaka alternatif.

Ketiadaan dana, membuat rencana ini sempat molor hingga terealisasi pada akhir November 2006. Dukungan dan bantuan dari mitra kerja Konus sungguh berarti bagi pendirian pustaka ini yang kemudian disebut Rumah Baca Nusantara.

Terutama Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) UNP yang ikhlas hati memberikan garasinya sebagai lokasi pendirian pustaka. Sementara buku-buku umumnya sumbangan pribadi rekan-rekan mahasiswa ditambah dengan sumbangan dari LSM-LSM mitra kerja Konus seperti : Sanggar Ciliwung (Jakarta), Rumah Kita (Bogor), LSM ELSAHI (Pekan Baru) dan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB)

4. Studi Banding Anak Jalanan

Setelah melakukan beberapa kali diskusi di Rumah Baca Nusantara maka Konus merasa perlu untuk terjun dalam sector pendidikan anak jalanan. Untuk itu maka dilakukan studi banding tentang fenomena anak jalanan ke sanggar Ciliwung (Jakarta), sanggar Akar (Jakarta) dan Rumah Kita (Bogor). Studi banding itu dilakukan pada akhir Januari 2007 dan hasilnya dalam waktu dekat akan menjadi landasan bergerak bagi Konus dalam mensikapi fenomena anak jalanan di Kota Padang.

5. Diskusi rutin.

Dalam pelaksanaannya Rumah Baca Nusantara kemudian bukan menjadi sekedar pustaka, tetapi juga wahana bagi para aktivis mahasiswa untuk sharing ide, gagasan dan diskusi.

Diskusi-diskusi yang digelar terutama yang berhubungan dengan sector pendidikan seperti : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Publik di Universitas, BHPT dan Fenomena Anak Jalanan Kota Padang.

BERITA

Pemutaran Film Dokumenter dan FGD Fenomena Anak Jalanan

Pada tanggal 24 April 2007, mitra Konus- BEM FIS UNP mengelar pemutaran Film Dokumenter Anak Jalanan berjudul Jembatan, dan dilanjutkan dengan Fokus Diskusi Grup. Hadir disitu sebagai pemberi wacana : Dr. Moctar Naim (DPD RI), Kadinas Sosial Sumbar dan Kadinas Sosial Padang.

Benang merah dari diskusi tersebut adalah fenomena anak jalanan pada dasarnya merupakan akibat dari suatu sebab. Sebab-sebab itu diantaranya :

Budaya

Sikap hidup orang Minang : taimpik ndaknyo di ateh-takurung ndanyo di lua (terhimpit hendaknya di atas-terkurung hendaknya di luar) menampilkan sisi negative dan menjadi salah satu factor penyebab munculnya anak jalanan. Dengan sikap hidup yang cenderung santai dan instant, anak jalanan telah menjadi profesi yang nyaman karena tidak perlu sulit-sulit mencari kerja.

Selain tradisi penghormatan yang kuat kepada orang tua membuat seorang anak tetap diam meskipun diekploitasi oleh orang tua. Kondisi tersebut sering juga diplesetkan dengan mitos Malinkundang-pemuda yang durhaka kepada ibu kemudian dikutuk menjadi batu.

Ekonomi

Tekanan ekonomi membuat keterpaksaan bagi para orang tua untuk membiarkan anaknya turun ke jalan. Apalagi dengan pengamatan yang dilakukan seorang anak jalanan di kota padang mampu mengumpulkan dana hingga Rp 40.000 perhari. Berarti dalam sebulan pendapatan anak jalanan adalah Rp 40.000 x 30 = Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut jelas jauh di atas UMP Sumbar yang hanya Rp 650.000.

Kesengajaan pemerintah.

Ada sebentuk kecurigaan kalau fenomena anak jalanan memang disengaja keberadaannya oleh pemerintah. Anak jalanan merupakan asset bagi kepala daerah untuk meminta dana tambahan ke pemerintah pusat. Atau anak jalanan merupakan asset agar Dinas Sosial dan Departemen Sosial tetap dapat dipertahankan keberadaannya. Simpelnya anak jalanan merupakan salah satu komoditas yang bisa dijual kepada para funding luar negeri dan pemerintah pusat.

Kearifan Masyarakat

Masyarakat dengan sikap hidup hedonisme, matrealisme dan individualisme membuat fenomena anak jalanan menjadi tidak penting. Dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka pun amat minim.

Solusi yang ditawarkan :

v Pendirian sanggar belajar bagi anak jalanan. Sanggar ini mesti menjadi wahana pendidikan dan pelatihan bagi mereka dengan menggunakan kurikulum yang khusus anak jalanan (value education dan life skill) dan teruatama bertujuan untuk mencuatkan potensi, pembentukan sikap mental dan kemandirian.

v Perlu adanya upaya perubahan paradigma negatif masyarakat bahwa saja anak jalanan bukanlah seperti penyakit/ virus bahwa sanya anak jalanan memiliki hak-hak-nya sebagai manusia. Oleh karena itu mereka mesti dihargai daan diperlakukan sama seperti manusia lainnya.

v Pemerintah mesti memberikan mata pencarian alternative bagi para orang tua anak jalanan, daan selama proses tersebut berlangsung(hingga timbul kemandirian), pemerintah tidak berhak melarang, menertibkan palagi menangkap anak jalanan yang bekerja di jalanan.

v Pembuatan Perda tentang anak jalanan.